Lihat Juga

• Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht) Yang Berasal Dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) (Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Dengan Memakai Format Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah)
  oleh: Thalib, Alsa Dwi Chayadi
  Terbitan: (2018)
• Surat kuasa membebankan hak tanggungan hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan praktek di notaris X
  oleh: Zunelda, author, et al.
  Terbitan: (2003)
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan
  oleh: INDONESIA
  Terbitan: (1996)
• KAJIAN HUKUM TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
  oleh: Putra, Garda Viska, et al.
  Terbitan: (2018)
• IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
  oleh: Jushendri
  Terbitan: (2021)