Lihat Juga

• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Krisna Dwipayana, Bagus, et al.
  Terbitan: (2018)
• IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT DISEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN
  oleh: DIANSYAH, TABRANI, et al.
  Terbitan: (2019)
• IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
  oleh: Manik Surya Wira Djelantik, Anak Agung Gede, et al.
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN MENURUT UDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Fajar Nugraha Pandji, Anak Agung Ngurah, et al.
  Terbitan: (2013)
• IMPLIKASI KEWENANGAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI GORONTALO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
  oleh: DEDY HANSDIYANTO SIKILI
  Terbitan: (2018)