Lihat Juga

• Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden menurut UUD 19945 perubahan ketiga dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi
  oleh: Arofah, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945
  oleh: Maria Widyaningsih, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Konsepsi dan Implementasi Kedaulatan Rakyat Dihubungkan dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
  oleh: Taufik Ismail, Taufik (1210305114)
  Terbitan: (2014)
• Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis
  oleh: Sumardi, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Pergeseran kekuasaan legislasi menurut perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 : Analisis yuridis normatif dan studi mengenai peran DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada periode keanggotaan DPR RI tahun 1999-2004 dan periode keanggotaan DPR RI tahun 2004-2009
  oleh: Rudi Rochmansyah, author, et al.
  Terbitan: (2006)