Lihat Juga

• Kewenangan kreditur terhadap objek hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit menurut pasal 55 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pasal 21 undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (analisis putusan nomor : 662 k/pdt.sus-pailit/2014)
  oleh: Dewi Susilowati, .
  Terbitan: (2016)
• HARMONISASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DENGAN PASAL 56 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG MELEKAT PADA BENDA JAMINAN
  oleh: Agca, Siti Heiranisya Cita; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2013)
• Sinkronisasi Peraturan Eksekusi Mudah dan Pasti Objek Hak Tanggungan Kaitannya dengan Parate Executie dalam Hak Tanggungan : studi Normatif Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Be
  oleh: StephenDianPalmaSitanggang
  Terbitan: (2007)
• HAK KREDITOR DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDAN
  oleh: S, Altiora Quaerite
  Terbitan: (2012)
• Efektifitas implementasi parate eksekusi obyek hak tanggungan menurut pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
  oleh: Halimatu Sadiah, author, et al.
  Terbitan: (2008)