Lihat Juga

• Pertanggungjawaban Direksi PT. Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh BUMN : Analisis hukum keuangan publik terhadap divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina = Responsibility of board of Directors of PT. Pertamina in alleged bid rigging conducted by State Owned Enterprise : Legal analysis of public finances against divestment of two VLCCvlcc tanker units of PT. Pertamina
  oleh: Desca Putra Yana, author
  Terbitan: (2014)
• Paradoksal status hukum keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara (Analisa Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal pengujian uu nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-undang) = The paradox of the legal status of soe persero as financial state (Analysis of the ruling of The Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 subject testing act Number 17 of 2003 about the finances of the state and act number 15 of 2006 about Badan Pemeriksa Keuangan against the Constitution of The Republic of Indonesia 1945)/ Hanry Ichfan Adityo
  oleh: Hanry Ichfan Adityo, author
  Terbitan: (2015)
• Pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta beberapa perbedaannya dengan audit oleh akuntan publik
  Terbitan: (1982)
• Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan
  oleh: Ari Herdiawan, author
  Terbitan: (2014)
• Persepsi badan penyedia jasa layanan publik terhadap konsep pembentukan badan layanan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara
  oleh: Ubaidi, author, et al.
  Terbitan: (2005)