Penjaminan tanah untuk kredit mikro perbankan tanpa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maupun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan : studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia unit benda kota Pekalongan = Land mortgage for obtining a bank loan the absence of power of attourney to charge for the right of land mortgage (SKMHT) and deed of grant of mortgage (APHT) with reference to Law Number 4 of 199 on mortgage rights : a case study at BRI, Pekalongan city branch / Raissa Lareka Putri - Raissa Lareka Putri, author (2014)