Lihat Juga

• Tinjauan Yuridis tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perbuatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum
  oleh: Andriyanto, Akhmad
  Terbitan: (2010)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT PASAL 7B UUD 1945
  oleh: Kondoy, Gracia Janice Wulanary
  Terbitan: (2019)
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 76/PUU-XII/2014 TERKAIT PENGUJIAN PASAL 245 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  oleh: mhd, zul putra
  Terbitan: (2016)
• Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat Kaitannya dengan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tentang Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden
  oleh: Sathyanegara, Ricky Arya
  Terbitan: (2006)
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 (Analisis Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  oleh: SYARIFUDIN, Rizki Fajar
  Terbitan: (2019)