Lihat Juga

• Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan 2015 = The Role of Indonesia Corruption Watch (ICW) in conducting advocacy to prevent the Revision of Law No. 30/2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015
  oleh: Anisa Ganing Permata, author
  Terbitan: (2017)
• Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti
  oleh: Erni Pramoti, auhtor
  Terbitan: (2014)
• Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
  Terbitan: (2005)
• Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Indonesia [ Undang-undang, Peraturan dsb]
• Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan: Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus = The implementation of Law No. 31, 1999 concerning of anti corruption in forest clear away: Case of Darianus Lungguk Sitorus
  oleh: Ineke Indraswati, author, et al.
  Terbitan: (2007)