Lihat Juga

• Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce
  Terbitan: (2014)
• Penerapan asas pembuktian terbalik dan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen tindak pidana pencucian uang: studi putusan Nomor 1454 K/PID.SUS/2011
  oleh: Raharjo, Baskoro Bagus
  Terbitan: (2016)
• Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. (Studi Berdasar Putusan No. 1454k/Pid.Sus/2011)
  oleh: Kalia, Qonrezti Shebilla
  Terbitan: (2018)
• Tanggung jawab komisaris terhadap tindak pidana korupsi : Studi kasus putusan Mahkamah Agung No : 1722 K/Pid.Sus/2010 terdakwa Suryadi Sentosa = Commissioner?s responsibility in corruption crime (case study of supreme court verdict no. 1722 K/Pid.Sus/2010 the accused: Suryadi Sentosa)
  oleh: Ng Toni Mulia, author, et al.
  Terbitan: (2011)
• Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Dalam Perspektif Teori Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 Atas Nama Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi Dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 884 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Mei 2013 Atas Nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos)
  oleh: Dedi Permana, .
  Terbitan: (2019)