Lihat Juga

• Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) / Sara Kurniawan
  oleh: Sara Kurniawan, author
  Terbitan: (2015)
• Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S
  oleh: Hendra S., author
  Terbitan: (2014)
• Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang di buatnya (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri jakarta utara tanggal 18 oktober 2005 N0 159/pdt.G/2005/PN.JKT.UT)
  oleh: Ester Septarini, author, et al.
  Terbitan: (2010)
• PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) SEBAGAI PENGIKATAN KREDIT DIPERBANKAN
  oleh: OKTAVIANI, YONI
  Terbitan: (2018)
• peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)
  oleh: Ishak
  Terbitan: (2014)