Lihat Juga

• Analisis kedudukan tugas dan wewenang serta fungsi DPRD menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  oleh: HAMDI, Akmal
  Terbitan: (2000)
• Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris Setelah Diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  oleh: Silalahi, Yandi Wijaya; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
  Terbitan: (2019)
• Peranan dan kedudukan hukum perkawinan adat lamaholot setelah diberlakukan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
  oleh: HENDRIKUS HALI ATAGORAN
  Terbitan: (2011)
• Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
  oleh: Marpaung, Lintje Anna; Universitas Bandar Lampung
  Terbitan: (2007)
• Eksistensi desa Pakraman setelah pemberlakuan Undang-undang No.22 Tahun 1999 di Kota Denpasar :: Studi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelimpahan wewenang kepemerintahan di era otonomi daerah
  oleh: , ARISUDANA, I Gusti Ngurah Gde, et al.
  Terbitan: (2003)