Lihat Juga

• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.MKS tentang Pembatalan Akta Hibah Wasiat tanpa Memperhatikan Ketentuan Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  oleh: Thomasyadi, Gibson
  Terbitan: (2010)
• Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/PDT/2017) = Legal Consequences of Joint Assets Distribution Agreement Whose Contents Adverse One of the Parties (Study on Decision Number 1553 K/PDT/2017)
  oleh: Ellyzabeth Tanaya, author, et al.
  Terbitan: (2020)
• Tinjauan hukum terhadap kedudukan organisasi notaris bagi notaris di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan mengenai organisasi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
  oleh: Dwi Agung Tursina, author, et al.
  Terbitan: (2010)
• Tinjauan hukum tentang peralihan status bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) menjadi pajak daerah terkait dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah = Juridical review regarding transitional status of acquisition rights of land and building customs (BPHTB) to regional's tax according to the establishment of act Number 28 Year 2009 about regional taxes and levies
  oleh: Elissa, author, et al.
  Terbitan: (2011)
• Implikasi hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa jual yang dibuat secara melawan hukum (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2018/Pn.Gin) = Legal implications on conditional sale and purchase agreement and selling authorization deed that made against the law (case study of District Court of Gianyar's Ruling Number 10/Pdt.G/2018/Pn.Gin)
  oleh: Rysti Hening Hendrastiti, author, et al.
  Terbitan: (2019)