Lihat Juga

• Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk
  oleh: Nova Helida, author, et al.
  Terbitan: (2011)
• Pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri sah dilihat dari hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam (Studi kasus putusan pengadilan agama Depok nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk) = Aborted polygamous nuptial due to the absent of consent from the lawful wife from the perspective of islamic law, regulation no. 1 of 1974, and compilation of islamic laws (Case study of the decision of religious court of Depok number 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)
  oleh: Syarifah Nurul Afiah, author
  Terbitan: (2014)
• Pembatalan akta perkawinan oleh istri pertama setelah kematian suami (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/PDT/G/2003/PN.DUM Tanggal 4 Maret 2004 jo Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Riau Nomor 64/PDT/2004/PT.R Tanggal 12 Agustus 2004 jo.Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1566k/PDT/2006 Tanggal 14 Agustus 2006)
  oleh: Eniyaty, author, et al.
  Terbitan: (2010)
• PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA DIRI (Studi Putusan: Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)
  oleh: HIDAYATI, SABILA ULIN
  Terbitan: (2020)
• Keabsahan dan akibat hukum perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (analisis putusan pengadilan agama Nomor 1551/PDT.G/PA.SBY) = The validity and legal consequences of polygamous marriage not in line with legal requirements analysis of judgement of the court of religion 1551/PDT.G/2012/PA. SBY) / Friscarina
  oleh: Friscarina, author
  Terbitan: (2016)