Urgensi pengaturan Legal Standing untuk perkara pelanggaran HAM di Indonesia (Analisa kasus lumpur Lapindo antara YLBHI melawan Pemerintah RI dan Lapindo Brantas Inc perkara Nomor 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst) (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)