Lihat Juga

• Problematika nikahul fasid dan hubungannya dengan pembatalan perkawinan oleh isteri pertama terhadap perkawinan poligami yang tidak sah menutut hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411 K/ AG/1998
  oleh: Intan Carolina, author, et al.
  Terbitan: (2007)
• Poligami oleh pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Tahun 45 Tahun 1990 : Studi kasus putusan Nomor 251/Pdt.G/2003/PA.SRG
  oleh: Andi Danty Patabai W., author, et al.
  Terbitan: (2007)
• Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk
  oleh: Nova Helida, author, et al.
  Terbitan: (2011)
• Poligami dan Undang-undang no. 1 tahun 1974 : Study kasus di Pengadilan Agama Purwokerto
  oleh: Siti Muflichah, author, et al.
  Terbitan: (1997)
• Perkawinan poligami bagi pegawai negeri sipil dan akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
  oleh: Sophian Syah, author, et al.
  Terbitan: (2006)