Lihat Juga

• TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JUNCTO KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO
  oleh: Kurniawan, Fajar
  Terbitan: (2005)
• Analisis kualitas pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas di direktorat jenderal administrasi hukum umum departemen hukum dan ham RI
  oleh: Tuti Ari Santi, author, et al.
  Terbitan: (2008)
• Analisis kepuasan kerja karyawan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  oleh: Nurjaman
  Terbitan: (2005)
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  oleh: BUDIANI, META
  Terbitan: (2018)
• Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum