Lihat Juga

• KEDUDUKAN KREDITOR PREFEREN DALAM KEPAILITAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  oleh: Aprianto, Samuel, et al.
  Terbitan: (2020)
• ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN HOMOGLASI DALAM MENGAKHIRI KEPAILITAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  oleh: Sidabutar, Rahmat Marianus, et al.
  Terbitan: (2018)
• ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN HOMOGLASI DALAM MENGAKHIRI KEPAILITAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  oleh: Sidabutar, Rahmat Marianus, et al.
  Terbitan: (2018)
• KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PENENTUAN PERDAMAIAN DI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR 015/PUU-III/2005)
  oleh: Siregar, Nurjannah; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, et al.
  Terbitan: (2018)
• Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dalam Pemungutan Suara dalam Penentuan Perdamaian di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 015/PUU-III/2015
  oleh: Siregar, Nurjannah
  Terbitan: (2018)