Lihat Juga

• KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: DATI NURYANTI, NPM. 121000106
  Terbitan: (2016)
• PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU (KPIDR) DALAM MEMBERIKAN AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK BAGI DISABILITAS RUNGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI PROVINSI RIAU
  oleh: Frenagen, Idris, et al.
  Terbitan: (2021)
• IMPLIKASI PERALIHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM (EMAS) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Erica, Ocy Ananda, et al.
  Terbitan: (2020)
• KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: HAMDI, ILHAM
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI RIAU
  oleh: Erdimanda, Imelia, et al.
  Terbitan: (2020)