Lihat Juga

• EFEKTIVITAS PASAL 47 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERKAIT PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG)
  oleh: Ramadhan, Mochammad Alif
  Terbitan: (2023)
• Peraturan Daerah Kota Depok nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok nomor 14 Tahun 2013 : Tentang penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang di Kota Depok
  Terbitan: (2018)
• Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Lahan Pemakaman Umum (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah)
  oleh: Darmawan, Nurvijay Aldi
  Terbitan: (2018)
• KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum )
  oleh: Arafat, Taris An Nafi
  Terbitan: (2020)
• Analisa yuridis terhadap penyediaan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) pada perumahan kota Depok (Ditinjau dari peraturan daerah kota Depok nomor 14 tahun 2013 tentang penyerahan prasarana, saran dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang di kota Depok)
  oleh: Ibrahim Surya
  Terbitan: (2016)