Lihat Juga

• IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
  oleh: ' Al Rizky, Fitrah
  Terbitan: (2021)
• IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
  oleh: Al Rizky, Fitrah
  Terbitan: (2021)
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomoe 5 Tahun 2013 : Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
• Implementasi Pelimpahan Kewenangan Terhadap Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi di KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun)
  oleh: Sinulingga, Tommy Aditia
  Terbitan: (2019)
• KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
  oleh: Agung Satrya Diana, Anak Agung Ngurah; Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
  Terbitan: (2015)