Lihat Juga

• Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Dalam Putusan Permohonan Pailit Dan PKPU Terhadap BUMN ( Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines )
  oleh: Pangeran, Farits Putra
  Terbitan: (2018)
• KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (Study Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) )
  oleh: M. Alpi Syahrin,
  Terbitan: (2011)
• Interpretasi pasal 8 ayat 4 Undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU: studi kasus
  oleh: Diska Anandhita
  Terbitan: (2011)
• Interpretasi pasal 8 ayat 4 Undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU: studi kasus
  oleh: Diska Anandhita
  Terbitan: (2011)
• PENYELARASAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN TERKAIT KEWENANGAN MEMPAILITKAN PERUM
  oleh: Nento, Khardiyanti Habri Dj.
  Terbitan: (2015)