Lihat Juga

• Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisis Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat D
  oleh: Yostina, Mariska
  Terbitan: (2016)
• Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu)
  oleh: Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna
  Terbitan: (2017)
• IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN HAK KOMUNAL TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Ta
  oleh: Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2017)
• IMPLEMENTASI PENDAFTARAN HAK KOMUNAL BERDASARKAN PERATURAN MENTRI NO 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN YANG BERADA DI DALAM KAWASAN TERTENTU (Studi di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah)
  oleh: Uljanna P, Resti Qumailiya
  Terbitan: (2019)
• Kedudukan Hak Ulayat dan Komunal Dalam Hukum Agraria: Catatan Atas Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu
  oleh: Kurnia Warman, K.W.
  Terbitan: (2017)