Lihat Juga

• Pelayanan Perizinan Industri Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Studi Implementasi Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
  oleh: Octavianti, Eriska
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN USAHA KARAOKE ATAU KAFE (Studi Kasus Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri)
  oleh: Pratama, Muhammad Indra Aji; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Per
  oleh: Purwaningrum, Tia Ika; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2017)
• Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo)
  oleh: Rachmawati, Riska; Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
  Terbitan: (2015)
• Akuntabilitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Dari Perspektif Balanced Scorecard (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang)
  oleh: Fitri, Ellia Aida; Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
  Terbitan: (2016)