Lihat Juga

• Analisis Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Ri Perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N
  oleh: Rahman, FebrinaZelichaDwi
  Terbitan: (2016)
• Analisis hukum terhadap surat edaran jaksa agung no.B-1113/F/FD.1/05- 2010 tentang penanganan perkara pidana korupsi diprioritaskan pada perkara yang bersifat big fish dan still going on ditinjau dari pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
  oleh: Gomgom Damanik, (NIM. 4011411037)
  Terbitan: (2018)
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: NURHAYATI HAPSARI UNO
  Terbitan: (2015)
• Undang undang republik id nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di lengkapi = undang undang RI No 31 th1999
  oleh: Indonesia Undang undang dll
  Terbitan: (2001)
• Konsistensi Pasal 11 Huruf C Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indoneisa Juncto Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pindana Korupsi Terkait Penanganan Kasus Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
  oleh: Sani, Muhammad Fadli (1587021)
  Terbitan: (2019)