Lihat Juga

• IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Per
  oleh: Purwaningrum, Tia Ika; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2017)
• Peraturan Bupati pekalongan nomor 12 tahun 2012 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan kepada kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
  Terbitan: (2013)
• IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (Studi di KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun)
  oleh: Sinulingga, Tommy Aditia; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, et al.
  Terbitan: (2018)
• Implementasi Pelimpahan Kewenangan Terhadap Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi di KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun)
  oleh: Sinulingga, Tommy Aditia
  Terbitan: (2019)
• Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
  oleh: Purwaningrum, TiaIka
  Terbitan: (2017)