Lihat Juga

• PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
  oleh: ERITA FEBRIANI, NPM. 121000019
  Terbitan: (2017)
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TA
  oleh: Satrio, Adhijasya
  Terbitan: (2014)
• PELELANGAN HASIL PENYITAAN BARANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: KRIS SUTIYONO, 131000076
  Terbitan: (2017)
• KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDRING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  oleh: Dedy Haryanto, NPM. 128412050 Hukum Pidana
  Terbitan: (2018)
• PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Firman Nurhakim, 131000179
  Terbitan: (2018)