Lihat Juga

• KEKUATAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 3 MENTERI DALAM PEMBERHENTIAN PADA ASN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Ne
  oleh: Himawan, Daffa Rizky Septano
  Terbitan: (2022)
• IMPLIKASI KEPUTUSAN BERSAMA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL KORUPTOR YANG BERSTASTUS INKRACHT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
  oleh: Muhammad Ibnu Sina, 151000294
  Terbitan: (2019)
• Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia
  oleh: Arzhi Jiwantara, Firzhal
  Terbitan: (2019)
• SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TERKAIT ORGANISASI RADIKAL DI INDONESIA MENURUT SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BERSAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
  oleh: John. E. Maliombo
  Terbitan: (2023)
• MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
  oleh: Sri Dalila Astuti, -
  Terbitan: (2020)