Lihat Juga

• ANALISIS YURIDIS CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)
  oleh: Syahrudin, Riko, et al.
  Terbitan: (2017)
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005
  oleh: Yusuf, Cindriyani
  Terbitan: (2020)
• Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
  oleh: Utama, Andi Wahyu Putra, et al.
  Terbitan: (2021)
• POLITIK HUKUM PEMBATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 2 E UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
  oleh: Manurung, Yosua, et al.
  Terbitan: (2021)
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
  oleh: Indonesia, (Undang-Undang RI)
  Terbitan: (2015)