Lihat Juga

• PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT EXCAVATOR DIPROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
  oleh: WAN MUHAMMAD YUSUF , S.H.
  Terbitan: (2016)
• Larangan Atas Kedudukan Kepala Desa Sebagai Pengurus Parpol Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Suatu Kajian Pasal 16 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa)
  oleh: Jenci E Ratumasa
  Terbitan: (2007)
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
  oleh: Indonesia
  Terbitan: (1981)
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
  oleh: Bina Ilmu
  Terbitan: (1981)
• KEBERADAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENGADILAN HAK( ASASI MANUSIA AD HOC ATAS PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA YANG TERJADI DI TIMOR TIMUR SELAMA JAJAK PENDAPAT 1999
  oleh: YHOGI SINGGIH GUNAWAN, 039914813
  Terbitan: (2004)