Kardjo, J. (1993). Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan materiil daerah: Tata cara pelaporan ; penyelesaian kerugian daerah dengan jalan damai ; tuntutan ganti rugi ; eksekusi ; penyelesaian administrasi lebih lanjut ; penatausahaan berkas kasus ; teristimewa untuk : para pejabat pemerintah daerah ; para peserta diklat administrasi keuangan A,B,D1,D II, diklat pengawasan keuangan negara tingkat pelaksana, kelas paralel pemerintah daerah ; para mahasiswa bidang ilmu pemerintahan (Cet.1.). Jakarta: Eko Jaya.
Chicago Style CitationKardjo, J. Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materiil Daerah: Tata Cara Pelaporan ; Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Jalan Damai ; Tuntutan Ganti Rugi ; Eksekusi ; Penyelesaian Administrasi Lebih Lanjut ; Penatausahaan Berkas Kasus ; Teristimewa Untuk : Para Pejabat Pemerintah Daerah ; Para Peserta Diklat Administrasi Keuangan A,B,D1,D II, Diklat Pengawasan Keuangan Negara Tingkat Pelaksana, Kelas Paralel Pemerintah Daerah ; Para Mahasiswa Bidang Ilmu Pemerintahan. Cet.1. Jakarta: Eko Jaya, 1993.
MLA CitationKardjo, J. Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materiil Daerah: Tata Cara Pelaporan ; Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Jalan Damai ; Tuntutan Ganti Rugi ; Eksekusi ; Penyelesaian Administrasi Lebih Lanjut ; Penatausahaan Berkas Kasus ; Teristimewa Untuk : Para Pejabat Pemerintah Daerah ; Para Peserta Diklat Administrasi Keuangan A,B,D1,D II, Diklat Pengawasan Keuangan Negara Tingkat Pelaksana, Kelas Paralel Pemerintah Daerah ; Para Mahasiswa Bidang Ilmu Pemerintahan. Cet.1. Jakarta: Eko Jaya, 1993.