Hukum perbankan nasional Indonesia ditinjau menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK) (Kencana, 2020)