Pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat di Indonesia (2019)
Masyarakat-masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan syarat mutlak adanya suatu negara sehingga negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan tujuan negara dan nilai-nilai Pancasila yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral ada bukan menggunakan model pernyataan dari masyarakat hukum adat tetapi dengan pernyataan secara tegas oleh negara melalui pembatasan secara ketat dan berlapis. Walaupun de,ikiam, dalam perkembangannya model pengakuan dan penghormatannya tetap dengan pernyataan dari negara dengan pembatasan tetapi secara longgar. Model pengakuan dan penghormatan Negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang ideal yaitu dengan cara pernyataan oleh negara dan pembatasan secara longgar terhadap masyarakat hukum adat yang secara faktual sudah ada melalui pengukuhan dari pemerintah Kabupaten atau Propinsi. Adapun model pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat lainnya dilakukan dengan secara hati-hati melalui proses penelitian dan verifikasi yang melibatkan masyarakat hukum adat, pemerintah dan akademisi. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat secara yuridis konstitusional tersirat dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak masa reformasi dengan adanya amandemen UUD 1945, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat telah diatur dengan tegas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) tersebut ditegaskan bahwa ?negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang undang?.