Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza melalui institusi penerima wajib lapor (IPWL) (Biro Perencanaan Kementerian Sosial, 2019)
Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak di bidang penanggulangan penyalahgunaan NAPZA khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang semakin meningkat jumlah dan cakupannya memperlihatkan adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Salah satu tujuan IPWL adalah untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, IPWL dituntut untuk terus menerus meningkatkan kualitas kemanfaatan pelayanannya agar ke depan dapat menjadi bagian dari solusi strategis pemecahan masalah yang dialami para korban penyalahgunaan NAPZA. Pada posisi peran seperti itu IPWL mampu menyediakan banyak sumber, baik sumber pengetahuan, keterampilan, maupun sumber lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sosial maupun ekonomi, khususnya kebutuhan kelompok warga negara miskin, rentan dan marjinal. Salah satu upaya Kementerian Sosial untuk mewujudkan harapan IPWL sebagai resources-based adalah melalui penyelenggaraan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif bagi korban penyalahgunaan NAPZA