Dinamika politik dan hukum di Indonesia (Terakata, 2019)
Politik dan hukum dua hal yang berbeda namun saling memberi "makna". Politik tanpa hukum akan melahirkan kebijakan yang tersesat dalam "hutan belatara" kekuasaan. Karena tidak punya acuan-acuan normatif ke mana kekuasaan harus diarahkan. Hukum tanpa politik akan lumpuh karena tidak memiliki kekuasaan politik untuk menegakkannya. Bahkan hukum itu sendiri dilahirkan oleh keputusan politik. Keputusan politik yang adil akan terwujud apabila putusan politk berpijak pada hukum yang dibuat oleh rezim pemerintahan yang demoratis. Hal ini mejadi penting karena keadilan merupakan rohnya hukum itu sendiri. Jadi hukum tanpa keadilan adalah hukum tanpa makna. Pemerintahan yang demokratis itu di dasarkan pada kehendak rakyat, akan melahirkan hukum yang berkeadilan. Hanya rakyat yang kuatlah akan melahirkan pemerintahan yang demokratis berlandaskan hukum yang berkeadilan. Sebaliknya hanya pemerintah yang kuatlah akan melahirkan masyarakat yang taat pada hukum, dengan kata lain supremacy of law hanya ada pada pemerintah yang kuat. The Govermance not by man, but by law. Oleh karena itu apa bila pemerintah kuat, dan rakyat lemah maka akan melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya rakyat kuat pemerintah lemah amak akan melahirkan anarkisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum adalah pilihan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa pemerintahan Negara yang berkenaan dengan proses pembentukan, arah, dan jangkauan materi muatan hukum sebagai penjabaran cita-cita hukum, supremasi hukum dan peningkatan kesadaran budaya hukum pada masyarakat dan jajaran politisi dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi negara.