Masalah-masalah politik dan sosial pasca refomasi : kumpulan tulisan (2015)
Pasca reformasi 1998 Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam sistem politiknya. Salah satu aspek penting dalam bidang politik yang menjadi sasaran utama perubahan adalah kekuasaan pemerintahan Suharto yang dikelola secara sentralistik. Memang kekuasaan yang sentralistik tidak senantiasa buruk. Gagasan Plato tentang The philosopher king setidaknya menunjukkan bahwa kekuasaan sentralistis, jika dijalankan oleh seorang penguasa yang amat bijaksana dapat menghasilkanhal-hal positif bagi perkembangan masyarakat, keadilan, kesejahteraan dan integrasi bagi negara tersebut. Namun yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya, pemerintahan otoriter selama 32 tahun menutup akses demokrasi bagi rakyat, sehingga kejatuhan pemerintahan Suharto disambut gembira oleh sebagian besar kalangan rakyat Indonesia. Pada saat itu sistem politik indonesia berganti dari otoriter menuju orde reformasi yang dicirikan dengan liberalisasi politik dan ekonomi. Setelah Suharto turun, pengaktifan hak-hak rakyat terlihat dari adanya suatu partisipasi politik yang tinggi dari rakyat, jumlah partai politik peserta pemilu 1999 pun mengalami lonjakan. Dalam perjalanannya, sistem politik di indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang cepat. Terdapat perkembangan positif bahwa dengan runtuhnya rezim Suharto, kebebasan sipil yang dulu tidak bisa dinikmati kini dapat dinikmati walaupun terkadang sering kali keluar dari norma-norma yang berlaku, terlepas dari itu, masyarakat kini lebih bebas berpendapat, menyuarakan aspirasinya dan berpolitik.