Kompetensi kerja perangkat daerah dalam pelayanan publik bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (Biro Perencanaan Kementerian Sosial, 2019)
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah daerah No.18 Tahun 2016 yang mengatur tentang tanggung jawab Pemerintahan Daerah (kabupaten /kota) membagi urusan dalam tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat, mengatur bidang urusan sosial menyangkut pendataan dan pengelolaan data fakir miskin. Perangkat daerah dalam memberikan layanan publik penyandang masalah kesejahteraan sosial harus memiliki kompetensi kerja.