Pedoman kebijakan urusan sosial (Biro Perencanaan Kementerian Sosial, 2019)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salahs atu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai alat kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan (Binwas) penyelenggaraan pemda dan dengan ditetapkannya PP.No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 353 dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dalam rangka memberi kepastian hukum sanksi administratif penyelenggaraan pemerintah daerah. SPM Sosial pada pasal 10 PP No.2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal mencakup SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Soisal Daerah provinsi terdiri dari rehabilitasi sosial dasar di dalam panti bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia, terlantar, tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, sedangkan kab/kotauntuk di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di provinsi dan kab/kota.