Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Bhuana Ilmu Populer, 2019)
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan public dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Perubahan yang dilakukan sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi, dan meningkatkan transparasi, akuntabilitas, sekaligus juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran.