Ganti kerugian terhadap korban penangkapan yang tidak sah dalam proses peradilan pidana (Pustaka Pena Press, 2019)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, memang memberi hak kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI, untuk melakukan tindakan Penangkapan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras melakukan tindak pidana, namun tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik tidak sah menurut hukum, maka negara haruslah memberikan ganti rugi kepada tersangka dengan tata cara dan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.