Hukum perkapalan Indonesia (FHUP Press, 2017)
Banyak terjadi tumpang tindih kewenangan di bidang kemaritiman, baik kewenangan syahbandar, Otoritas Pelabuhan Utama maupun Pelindo. Kerumitan yang terjadi di Pelabuhan kemungkingan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat Pelabuhan khususnya maupun masyarakat maritime pada umumnya tentang hukum terkait pengangkutan laut. Buku ini secara khusus membahas tentang hukum perkapalan Indonesia: defines-definisi; hukum-hukum yang terkait perkapalan Indonesia, perlindungan kecelakaan kapal, keselamatan kapal dan SAR, serta sumber hukumnya. Kemudian juga menguaikan tentang pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal, kelaiklautan kapal, pengukuran kapal, pendaftaran dan kebangsaan kapal; keselamatan kapal; kecelakaan kapal; perlindungan lingkungan maritim; usaha penunjang angkutan perkapalan di Indonesia; pencegahan pencemaran dari kapal; sumber daya manusia yang terkait usaha perkapalan; kenavigasian; dan terakhir, sistem informasi pelayaran.