Teori dan implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (2019)
Menjelaskan tentang hal yang menunjukkan bahwa ada permasalahan di dalam institusi Pengadilan Agama yaitu belum ada hukum acara khusus yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Selama ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah merujuk pada hukum acara Peradilan Umum. Pada dalam beberapa hal ada pertentangan antara hukum acara Peradilan Umum dengan hukum acara Islam yang didasarkan pada prinsip syariah. Antara lain yang bertentangan adalah masalah alat bukti, kewajiban adanya sumpah dan permasalahan jumlah saksi. Selain itu juga ada permasalahan tentang dualisme kewenangan menetapkan eksekusi putusan Basyarnas yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan juga permasalahan budaya hukum masyarakat terhadap Perbankan Syariah sehingga berdampak kepada minimnya perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Untuk itu ke depan perlu menerbitkan peraturan yang baru agar permasalahan ini dapat diatasi. Terutama peraturan mengenai hukum acara yang mengatur proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan peraturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi putusan Basyarnas. Pemerintah dan para stake holder Perbankan Syariah perlu bekerja sama untuk memperbaiki citra Perbankan Syariah terutama permasalahan sistem bagi hasil perlu ditingkatkan sebagai ciri Perbankan Syariah.