Mengurai benang kusut hak ulayat (Inteligensia Media, 2018)
Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah menempati bumi pertiwi Indonesia sebelum hadirnya negara itu sendiri. Keberadaan MHA di Indonesia saat ini belum menunjukan angka pasti. Dari dokumentasi yang pernah dilakukan Von Vollenhaven tercatat ada 19 wilayah hukum adat di nusantara. Dalam UUD 1945 Bab IV disebutkan terdapat lebih kurang 250 Zelbestuurende land schappen dan Volksgemen-schappen. Periode perang dunia oleh banyak ahli dinilai sebagai fase paling kritis bagi kelangsungan hidup MHA. MHA merupakan variable yang paling respresentatif dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Implikasi dari polarisasi struktur sosial masyarakat adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-udangan yang dilakukan oleh negara setelah kemerdekaan senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan kepentingan dan nilai sosial, antara idividualisme (nilai sosial modern) atau kolektivitas (nilai sosial tradisional). Adanya keadaan yang saling kontradiktif tersebut memberikan kemungkinan adanya keharusan untuk memilih nilai dalam penciptaan sebuah peraturan. Hal ini diserap dalam UUPA, yang merupakan produk hukum nasional yang merefleksikan volkgeist (jiwa) bangsa Indonesia, dengan memadukan kepentingan individu dan kepentingan umum, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, dan penghormatan Hak Ulayat MHA termanifestasikan dalam pasal 3 UUPA. Namun dengan adanya perpaduan nilai yang dianut UUPA menyebabkan terbukanya alternative pilihan kebijakan bagi pemerintah yang menimbulkan ketidakstabilan sosial, akibatnya kebijakan kerap kali berubah-ubah sesuai dengan political will pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan adanya hal tersebut maka buku Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat memberikan beberapa rekomendasi sebagai alternatif upaya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.