Politik pencitraan pencitraan politik (Graha Ilmu, 2014)
Politik pencitraan (imaging policy) atau pencitraan politik (political imaging), berkembang di Indonesia sejalan dengan perkembangan demokrasi, yang diawali pada saat menjelang pemilihan langsung presiden tahun 2004. Hal itu telah mendorong lahirnya rintisan studi ilmiah di Indonesia tentang politik pencitraan atau pencitraan politik di perguruan tinggi, baik sebagai bagian dari ilmu politik, maupun ilmu komunikasi, dan komunikasi politik. Meskipun demikian, citra (image), strategi, dan proses pembentukan citra (pencitraan) itu pada hakikatnya telah lama ditemukan dalam studi komunikasi, seperti studi retorika, propaganda, public relations, pemasaran, dan periklanan, yang bertujuan memperoleh dukungan opini publik. Peranan opini publik itu sangat strategis dalam kehidupan politik di negara demokrasi, karena opini publik merupakan kekuatan politik yang penting. Politik pencitraan atau pencitraan politik berkaitan dengan pembuatan informasi atau pesan politik oleh komunikator politik (politikus atau kandidat) media politik (media massa, media sosial, dan/atau media format kecil), dan penerima atau khalayak politik (publik). Citra politik yang terbentuk di benak publik, tidak selamanya sesuai dengan realitas yang sebenarnya, karena mungkin hanya sama dengan realitas media atau realitas buatan media, yang disebut juga sebagai realitas tangan kedua (second hand reality). Di dalam buku ini, Prof. Dr. Anwar Arifin, memaparkan tentang citra politik, karakteristik politik, dan komunikasi politik, serta tujuan politik pencitraan yang meliputi pembentukan dukungan opini publik, mendorong partisipasi politik rakyat, memenangi pemilihan umum serta penentuan kebijakan politik. Selain itu dibentangkan juga secara singkat tentang media politik dan khalayak politik yang disertai dengan beberapa teori, sehingga politik pencitraan atau pencitraan politik dalam buku ini dikembangkan dalam studi komunikasi politik, yang bersifat serbahadir, multimakna, dan multidefinisi, serta multidisipliner. Demikian juga di dalam buku ini, dipaparkan tentang kontroversi dan urgensi politik pencitraan atau pencitraan politik, yang ditentukan oleh sistem politik yang bersumber dari ideologi suatu negara. Bahkan politik pencitraan yang mengiringi liberalisasi politik yang dikemas dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia, adalah impor dari Barat terutama dari Amerika Serikat.