Kebijakan sertifikasi, kinerja, dan kesejahteraan guru (Deepublish, 2016)
Dalam tulisan ini penulis mengungkapkan berbagai kendala yang ditemui dalam berbagai tahap. Penulis juga mengungkapkan isu gratifikasi sertifikasi dalam birokrasi namun sulit untuk dibuktikan. Buku juga mengungkap bagaimana kinerja guru sertifikasi setelah menerima tunjangan sertifikasi dan bagaimana dengan kesejahteraan mereka. Selain itu juga diungkap pula bagaimana kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan dan terabaikan dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir tulisan, penulis mengemukakan beberapa rekomendasi kebijakan agar implementasi kebijakan ini lebih baik. Buku ini sesungguhnya merupakan karya bersama bukan hanya karya penulis sendiri. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada penerbit Deepublish yang sudah mengakomodir pemikiran penulis memberi bentuk yang indah sebagai sebuah karya yang dapat dibaca oleh masyarakat luas. Data yang dilansir dari situs internet masbied.com menunjukkan bahwa di beberapa negara, kebijakan sertifikasi guru telah diberlakukan, misalnya di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Denmark kegiatan sertifikasi guru baru dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003. Memang terdapat beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan Singapura. Semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru yang bermutu. Muslich (2007:4) mengatakan bahwa di negara bagian Amerika Serikat terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimal dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Jepang telah memiliki undang-undang tentang guru sejak 1974 dan undang-undang sertifikasi sejak 1949. Disebutkan pula oleh Muslich (2007:4) bahwa China telah memiliki undang-undang guru sejak 1993 dan peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak 2001.