Kerumpangan dan banalitas politik : praksis demokrasi politik di ranah lokal (Deepublish, 2017)
Buku ini berisi wacana pentingnya membahas isu demokratisasi hampir selalu berkaitan dengan persoalan bagaimana praksis demokrasi menjadi lebih baik. Secara makro, demokratisasi bisa menyangkut isu tentang perubahan sistem politik nasional. Secara generik, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang hak kedaulatan atas negara, dan untuk mengaktualisasikan hal itu sebagai sebuah budaya politik dibutuhkan proses demokratisasi antara lain bisa merujuk pada model-model demokrasi politik tertentu yang paling sesuai dengan kondisi sosial yang tersedia dan kondusif untuk maksud tersebut. Banalitas dimaksud bukan hanya melibatkan para kandidat atau kontestan, tetapi juga elit partai politik pendukungnya, dan dalam kasus tertentu juga lembaga penyelenggara kontestasi politik tersebut. Banalitas dalam konteks politik diyakini berwatak sistemik, ditandai oleh bekerjanya struktur kekuasaan yang monopolistik, serta perilaku yang koruptif, dan keterkaitan antara keduanya tidak dipedulikan. Gejala politik uang diakui telah menjadi elemen yang menentukan dalam praktik politik di Indonesia selama era transisi demokrasi. Pokok masalah yang penting untuk digarisbawahi disini adalah bahwa banalitas menyangkut keterkaitan antar berbagai hal. Dalam telaah Kitschelt dan Wilkinson, patronase dan klientelisme dipakai dalam konteks pemberian barang atau bantuan lainnya yang dipertukarkan dalam hubungan politik. Banalitas politik terkait erat dengan konteks perpolitikan untuk mendapatkan dukungan politik. Dalam rangka merumuskan secara spesifik pertanyaan penelitian, ada beberapa catatan kritis yang menjadi dasar pijakan proposisi penelitian. Pertama, dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung, komitmen moral politik para kontestan sangatlah longgar. Kedua, banalitas politik terutama menyangkut moralitas kolektif. Manakala hal itu diabaikan, maka kerusakan sistem politik menjadi hal yang sistemik dan bersifat laten. Ketiga, isu sentral dari persoalan banalitas di balik penyelenggaraan Pilkada Langsung adalah ketidaksiapan menjalankan kontestasi politik secara jujur dan akuntabel.