Politik hukum perlindungan anak (2017)
Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan ?setiap anak berhak atas kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus citacita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2). Harus diperhatikan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat.Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelansungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelansungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.Buku ini membahas lebih dalam mengenai tentang politik hukum perlindungan anak di Indonesia, dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta sudut pandang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan lebih pentingnya lagi buku ini juga membahas isu-isu terkini tentang anak, dari adanya wacana yang digulirkan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) untuk membuat aturan tentang kebiri sampai bahaya LGBT bagi perlindungan regenerasi bangsa Indonesia kedepannya.