Dasar-dasar aspek putusan batal demi hukum (Deepublish, 2016)
Putusan batal demi hukum (null and void) adalah putusan yang diputus oleh hakim yang berakibat putusan tersebut tidak pernah ada atau never existed sejak semula. Putusan batal demi hukum tidak punya nilai kepastian hukum dan bahkan tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dan oleh karena itu putusan batal demi hukum sama sekali tidak mempunyai hak eksekusi dan atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga putusan hakim batal demi hukum disebabkan adanya kesalahan dalam pemeriksaan sidang. Kesalahan dalam menyusun putusan terjadi karena tidak memenuhi sebagian isi putusan sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang sifatnya imperative, berlaku bagi putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Bahwa Kejaksaan Agung tidak dapat mengeksekusinya berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 270 KUHAP, dan apabila Kejaksaan Agung mengeksekusinya, berarti tindakan itu ?sewenang-wenang? dan ?inkonstitusional? serta ? melanggar HAM? karena bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) pasal 28 J UUD 1945 serta pasal 17 dan pasal 34 UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999). Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan makna putusan batal demi hukum sebagaimana dalam pasal 197 KUHAP, bahwa untuk memaknai putusan batal demi hukum telah berubah menjadi apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.