Hukum angkutan udara : berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009 (PT. Rahagrafindo Persada, 2011)
Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, meliputi kebijakan baru transportasi udara berkenaan dengan modal perusahaan penerbangan, komposisi saham, kepemilikan pesawat udara, jaminan bank, sumber daya manusia, kebijakan tarif penumpang pesawat udara baik tarif ekonomi maupun nonekonomi, tarif jasa kebandarudaraan dan penegakan hukum.Buku ini mengulas secara rinci tentang angkutan dalam negeri termasuk di dalamnya masalah sabotase, angkutan udara berjadwal maupun tidak berjadwal beserta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan udara.