Argumentasi kebijakan uji publik calon kepala daerah : dilengkapi undang-undang pilkada (2016)
Pada tahun 2014, DPR memformulasi undang undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.undang undang ini mencoba menjawab berbagai kritik dan gugatan atas praktik pemilukada langsung yang telah bertahan selama lebih dari satu dekade dengan shortcut mengembalikan pemilihan kepala daerah ke pangkuan DPRD dan memperkenalkan terminologi uji publik calon kepala daerah. buku ini tidak bermaksud mengungkit luka kagagalan uji publik calon kepala daerah dalam undang undang pilkada, tetapi berupaya memotret proses argumentativ turn, dengan cara menghapus argumentasi kebijakan uji publik calon kepala daerah berdasarkan teori ilmu kebijakan publik dengan harapan substansi uji publik mampu menggairahkan kembali suasana batin publik yang hanyut dalam arus skeptisme dan apatisme