Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik : bureaucratic reform in public service (2018)
Birokrasi sebagai penentu keberhasilan pelayanan publik yang dalam teori administrasi publik bukan tanpa krisis dan kritik. Krisis dan kritikan tersebut mengharuskan pelaksanaan reformasi administrasi publik makin nyata di berbagai negara termasuk Indonesia. Faktor pemicu reformasi birokrasi pada negara maju berbeda dengan negara berkembang. Untuk negara berkembang, desakan tersebut memiliki spektrum tuntutan, yang jauh lebih luas, termasuk untuk menegakkan akuntasilitas publik, keadilan, transparansi, dan penegakkan hak asasi manusia (HAM). Unntuk kelompok negara maju, reformasi lebih diartikan sebagai deregulasi, privatisasi, dan marketisasi (Lane, 1995:6). Pada periode waktu tersebut upaya-upaya inheren telah dilakukan khususnya dalam peningkatan efisiensi, optimalisasi peningkatan kinerja pelayanan publik, eliminasi korupsi, peningkatan produktivitas kerja, kepemerintahan yang baik dan sebagainya. Efektivitas Reformasi Birokrasi dapat diukur dari indikator : kelembagaan, kompetensi sumber daya aparaturnya, sistem dan prosedur serta persepsi masyarakat sesuai pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan birokrasi publik (demand-side approach).